RA-RK TAHUN BUKU 2020 DAN RAT DI..TRENGGALEK.......TAHUN BUKU 2019
Mengenai Saya
- KPRI SEJAHTERA DEPPEN
- BOJONEGORO, JAWA TIMUR, Indonesia
- KPRI SEJAHTERA DEPPEN adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia yg didirikan dilingkungan Instansi, awalnya nama instansi Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Bojonegoro yg kemudian diera Otoda nama instansi berubah menjadi Dinas Infokom dan sekarang berubah Dinas Kominfo. Sebagai Anggotanya adalah para Pegawai dilingkungan Instansi dan termasuk para purnakaryawan, dan pegawai di instansi yang terkait sesuai ketentuan Anggaran Dasar yg tertuang dalam akta pendirian. BADAN HUKUM NO. 5640/BH/II/1984 TGL 13 SEPTEMBER 1996, yang lalu mengalami Akta Perubahan. Alamat semula Jl. Jenderal A. Yani no. 4 Telp. 0353-881454.E mail : kprisejahteradeppen@gmail.com Dan kemudian berpindah ke dekat RKPD, lalu pindah ketempat milik sendiri di Jl. ARIF RAHMAN HAKIM NO. 3 SUKOREJO BOJONEGORO.
Senin, 25 Oktober 2021
KENANGAN KPRI SEJAHTERA DEPPEN BOJONEGORO TAHUN 2020
Jumat, 22 Oktober 2021
Selasa, 01 Maret 2016
DAFTAR INVENTARIS KPRI SEJAHTERA DEPPEN TH BUKU 2015
| RALAT LPJ PENGURUS HALAMAN 17 | |||||||
| DAFTAR PERINCIAN INVENTARIS | |||||||
| KPRI "SEJAHTERA DEPPEN" BOJONEGORO | |||||||
| PER : 31 DESEMBER 2015 | |||||||
| NO. | NAMA BARANG | TAHUN | Harga | AKUMULASI PENYUSUTAN (Rp.) | Nilai Buku ( Rp.) | ||
| PEROLEHAN | Perolehan ( Rp.) | Th.2014 | Th.2015 | Jumlah | 31 Des.2015 | ||
| I | BANGUNAN | ||||||
| 1 | Bangunan Kantor | 1990 | 7.204.550,00 | 5.845.000,00 | 285.000,00 | 6.130.000,00 | 1.074.550,00 |
| II | INVENTARIS | ||||||
| 1 | Meja Kursi | 1975 | 30.000,00 | 29.950,00 | - | 29.950,00 | 50,00 |
| 2 | Almari Kayu | 1982 | 45.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 1.000,00 | |
| 3 | Timbangan Duduk | 1986 | 175.000,00 | 174.000,00 | 174.000,00 | 1.000,00 | |
| 4 | Panji Koperasi | 1987 | 10.000,00 | 9.850,00 | 9.850,00 | 150,00 | |
| 5 | Palu Sidang | 1989 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | - | |
| 6 | Almari Kaca | 1990 | 565.000,00 | 559.500,00 | 559.500,00 | 5.500,00 | |
| 7 | Meja Kursi | 1991 | 150.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 6.000,00 | |
| 8 | Almari toko | 1993 | 430.000,00 | 422.490,00 | 422.490,00 | 7.510,00 | |
| 9 | HP untuk Toko | 2009 | 400.000,00 | 312.800,00 | 50.000,00 | 362.800,00 | 37.200,00 |
| 10 | Kulkas untuk Toko | 2009 | 2.220.000,00 | 1.717.680,00 | 250.000,00 | 1.967.680,00 | 252.320,00 |
| 11 | Note Book | 2011 | 2.800.000,00 | 1.757.632,00 | 404.000,00 | 2.161.632,00 | 638.368,00 |
| 12 | Kalkulator | 2011 | 200.000,00 | 160.000,00 | 40.000,00 | 200.000,00 | - |
| 13 | Meja Tu;is | 2014 | 300.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| 14 | Laptop | 2015 | 5.200.000,00 | - | 860.000,00 | 860.000,00 | 4.340.000,00 |
| JUMLAH INVENTARIS | 12.537.000,00 | 5.393.902,00 | 1.654.000,00 | 7.047.902,00 | 5.489.098,00 | ||
| JUMLAH AKTIVA TETAP | 19.741.550,00 | 11.238.902,00 | 1.939.000,00 | 13.177.902,00 | 6.563.648,00 | ||
| Bojonegoro, 31 Desember 2015 | |||||||
| PENGURUS KPRI "SEJAHTERA DEPPEN" BOJONEGORO | |||||||
RESUME LPJ PENGURUS TAHUN BUKU 2015
RESUME LPJ PENGURUS
UNTUK POWER POINT
1.
LAPORAN KEUANGAN :
A.
NERACA PER 31 DESEMBER 2015
B.
PERHITUNGAN RUGI/LABA ATAU
PERHITUNGAN HASIL USAHA SD. 31 DESEMBER 2015.
2.
TOTAL ASSET :
JUMLAH AKTIVA = JUMLAH
PASIVA = RP. 740.220.878,-
(TUJUH RATUS EMPAT PULUH
JUTA DUA RATUS DUA PULUH RIBU DELAPAN RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RUPIAH)
3.
JUMLAH AKTIVA TERDIRI DARI :
-
AKTIVA LANCAR : Rp.
719.048.630,-
-
INVESTASI JANGKA PANJANG : Rp.
14.608.600,-
-
AKTIVA TETAP : BANGUNAN +
PERALATAN = Rp. 7.204.550,- + Rp. 12.537.000,- = 19.741.550,- ( HARGA PEROLEHAN)
AKUMULASI PENYUSUTAN : BANGUNAN Rp. 6.130.000,- +
PERALATAN RP. 7.047.902,-
JUMLAH AKUMULASI PENYUSUTAN : Rp. 13.177.902,-
-
JUMLAH NILAI BUKU : Rp.
6.563.648,-
-
TOTAL : RP. 740.220.878,-
4.
JUMLAH PASIVA TERDIRI DARI :
-
KEWAJIBAN LANCAR ( HUTANG
JANGKA PENDEK) : Rp. 146.947.058,-
-
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
(HUTANG JANGKA PANJANG) : Rp. 219.459,-
-
KEKAYAAN BERSIH (MODAL SENDIRI)
: Rp. 593.054.361,-
-
TOTAL : Rp. 740.220.878,-
PERHITUNGAN HASIL USAHA SAMPAI
DENGAN 31 DESEMBER 2015
5.
- JUMLAH PENDAPATAN : Rp. 80.758.858,-
JUMLAH BEBAN
USAHA : Rp. 36.306.600,-
-
SISA HASIL USAHA ( SHU SEBELUM
PAJAK ) : 80.758.858,- - 36.306.600,- = Rp. 44.452.258,-
6.
PERINCIAN PENDAPATAN :
-
LABA PENJUALAN BARANG TOKO :
Rp. 3.863.087,-
-
LABA PENJUALAN BARANG KHUSUS :
Rp. 29.558.550,-
-
LABA PENJUALAN PULSA : Rp. 1.786.872,-
-
PENDAPATAN JASA / BUNGA : Rp.
45.550.349,-
-
TOTAL PENDAPATAN : Rp.
80.758.858,-
7.
PERINCIAN BEBAN USAHA :
-
BEBAN PEMBINAAN ANGGOTA : Rp.
849.000,-
-
BEBAN OPERASIONAL : Rp.
2.956.000,-
-
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM :
Rp. 30.562.600,-
-
BEBAN PENYUSUTAN : Rp. 1.939.000,-
-
TOTAL BEBAN USAHA : Rp.
36.306.600,-
PERBANDINGAN DENGAN TAHUN BUKU 2014
8.
PERBANDINGAN DAN PERTUMBUHAN
TOTAL ASSET :
-
TOTAL ASSET TAHUN BUKU 2014 :
Rp. 668.198..855,-
-
TOTAL ASSET TAHUN BUKU 2015 :
Rp. 740.220.878,-
-
BESAR PERTUMBUHAN : Rp.
72.022.023,-
-
TERDAPAT PERTUMBUHAN SEBESAR
10,78 %
-
9.
PERBANDINGAN SISA HASIL USAHA (
S H U )
-
SHU TAHUN BUKU 2014 : RP.
34.445.473,-
-
SHU TAHUN BUKU 2015 : Rp.
44.452.258,-
-
TERDAPAT KENAIKAN SEBESAR : Rp.
10.006.785,-
-
PROSENTASE KENAIKAN : 29,05 %
LAPORAN KEUANGAN UNIT
SIMPAN PINJAM ( USP )
UNIT SIMPAN PINJAM MENDAPAT MODAL DARI
INDUK, TERDIRI DARI :
1,
MODAL TETAP DARI INDUK : Rp. 18.000.000,-
2.
MODAL TETAP TAMBAHAN DARI INDUK : Rp. 355.100.171,-
JUMLAH MODAL DARI INDUK : Rp. 373.100.171,-
( TIGA RATUS TUJUH PULUH TIGA JUTA SERATUS RIBU SERATUS TUJUH PULUH SATU RUPIAH
)
1. NERACA USP KPRI SEJAHTERA
DEPPEN PER 31 DESEMBER 2015
-
TOTAL ASSET : 508.803.470,-
-
JUMLAH AKTIVA LANCAR : Rp. 508.803.470,-
-
AKTIVA TETAP : Rp. 0,-
-
JUMLAH PASIVA :
+ KEWAJIBAN
LANCAR : Rp. 17.005.526,-
+ KEWAJIBAN
JANGKA PANJANG : Rp. 20.000.000,-
+ KEKAYAAN
BERSIH : Rp. 471.797.944,-
2. PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA USP S.D 31 DEMBER 2015 :
-
JUMLAH PENDAPATAN : Rp. 89.578.750,-
-
JUMLAH BEBAN USAHA : Rp. 48.820.000,-
-
SISA HASIL USAHA : 89.578.750,- - 48.820.000,- = 40.758.750,-
3. TOTAL ASSET USP DIKURANGI
MODAL TETAP INDUK =
Rp. 508.803.470,- - Rp. 373.100.171,- = Rp. 135.703.299,-
PERINCIAN DETAIL LAPORAN KEUANGAN
1.
PERINCIAN DETAIL LAPORAN
KEUANGAN DAPAT DILIHAT DALAM BUKU LPJ PENGURUS.
ANTARA LAIN :
a.
DAFTAR SIMPANAN – SIMPANAN
b.
DAFTAR MACAM – MACAM PIUTANG
c.
DAFTAR PERSEDIAAN AKHIR BARANG
DAGANGAN TOKO
d.
DAFTAR INVENTARIS DAN BESARNYA
BEBAN PENYUSUTAN
e.
FOTO COPY BUKU TABUNGAN BANK (
SALDO AKHIR )
f.
DAN LAIN-LAIN TERMASUK DAFTAR
PEMBAGIAN SHU PADA ANGGOTA.
Jumat, 26 Februari 2016
Sabtu, 03 Januari 2015
TUTUP BUKU PER 31 DESEMBER 2014
kegiatanPengurus, Pengawas dan karyawati KPRI "SEJAHTERADEPPEN" dalam angka kegiatan opname Tutup Buku per 31 Desember 2014.
Kamis, 29 Mei 2014
MAHKAMAH KONSTITUSI Batalkan UU No. 17/2012 Tentang Perkoperasian
Rabu, 28 Mei 2014, 13:10 WIB

MAHKAMAH KONSTITUSI Batalkan UU No. 17/2012 Tentang Perkoperasian
Editor
Bisnis.com, JAKARTA - Mahkamah
Konstitusi menyatakan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.
"UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku
untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya UU yang baru," kata
Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva saat membacakan amar putusan di
Jakarta, Rabu (28/5/2014).
Dalam pertimbangannya, filosofi UU
Perkoperasian ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian
sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat
dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.
"Pengertian koperasi ternyata
telah dielaborasi dalam pasal-pasal lain dalam UU 17/2012, sehingga di
satu sisi mereduksi atau bahkan menegasikan hak dan kewajiban anggota
dengan menjadikan kewenangan pengawas terlalu luas," kata Anggota
Majelis Hakim Maria Farida Indrati, saat membacakan pertimbangan
hukumnya.
Maria juga mengatakan UU 17/2012 ini mengutamakan skema
permodalan materiil dan finansial yang mengesampingkan modal sosial yang
menjadi ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku
ekonomi berdasarkan UUD 1945.
Pada sisi lain, koperasi menjadi
sama dan tidak berbeda dengan perseroan terbatas, sehingga kehilangan
roh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa
yang berfilosofi gotong royong.
"Dengan demikian, menurut
Mahkamah, permohonan pemohon hanya mengenai pasal tertentu, namun oleh
karena pasal tersebut mengandung materi muatan norma subtansial yang
menjadi jantung UU 17/2012, sehingga jika hanya pasal-pasal tersebut
yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum
mengikat maka akan menjadikan pasal-pasal lain tidak dapat befungsi
lagi," kata Maria.
Pengujian UU 17/2012 ini diajukan oleh Gabungan
Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Provinsi Jawa Timur, Pusat
Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jawa Timur, Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur
(Puskowanjati), Pusat Koperasi An-nisa Jawa Timur, Pusat Koperasi BUEKA
Assakinah Jawa Timur, Gabungan Koperasi Susu Indonesia, Agung Haryono,
dan Mulyono.
Mereka menguji Pasal 1 angka 1, Pasal 50 ayat (1),
Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68,
Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75,
Pasal 76, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82, dan Pasal 83 UU Perkoperasian.
UU
17/2012 ini juga diuji oleh Koalisi LSM untuk Demokratisasi Ekonomi dan
perorangan. Mereka memohon pengujian Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 11,
Pasal 1 angka 18, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) huruf a,
Pasal 50 ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal
63, Pasal 65, Pasal 66 ayat (2) huruf b, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77,
Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118 dan Pasal 119 UU Koperasi.
Para
pemohon ini menilai sejumlah pasal yang mengatur norma badan hukum
koperasi, modal penyertaan dari luar anggota, kewenangan pengawas dan
dewan koperasi itu dinilai mencabut roh kedaulatan rakyat, demokrasi
ekonomi, asas kekeluargaan, kebersamaan yang dijamin konstitusi.
Misalnya,
definisi koperasi menempatkan koperasi hanya sebagai badan hukum
dan/atau sebagai subjek berakibat pada korporatisasi koperasi. Membuka
peluang modal penyertaan dari luar anggota yang akan dijadikan instrumen
oleh pemerintah dan atau pemilik modal besar untuk diinvestasikan pada
koperasi. Hal itu, bentuk pengerusakan kemandirian koperasi.
Sumber : Antara
Editor : Fatkhul Maskur
Editor : Fatkhul Maskur
Langganan:
Postingan (Atom)